|
|
Kompos Hijau Indonesia bekerja sama dengan Sub Terminal Agribisnis (STA) Karah Surabaya berinisiatif membangun jejaring komposkota di setiap STA di seluruh Indonesia. Hingga saat ini tercatat lebih dari 51 STA tersebar hampir merata di setiap provinsi di Indonesia .
Jejaring dengan nama STA Network akan merupakan upaya membangun kemandirian dan keberlanjutan program pemberdayaan kelompok tani dan kelompok agribisnis. Setelah sekian lama pembangunan dan operasi STA di berbagai tempat itu harus segera di revitatalisasi, mmperkuat peran aktifnya dalam rantai pemasaran domestik dan ekspor.
Tempat sampah di tempat-tempat umum di Paris sangat simpel dan relatif murah untuk diproduksi secara massal. Cukup plastik yang mudah diganti dan risiko kerusakannya juga rendah.
Rabu, 24 Juni 2009 | 18:54 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Setiap harinya warga Jakarta menyumbangakan 6.000 ton sampah. Dengan jumlah sebanyak itu, tentu saja banyak masalah yang dapat ditimbulkan. Meski begitu, sebaiknya sampah jangan dimusuhi. Jadikanlah sahabat.Demikian yang dikatakan Tresnowati Gito, ketua Masyarakat Peduli Sampah, di Jakarta, Rabu ( 24/6 ).
Untuk menciptakan perasaan tersebut, yang harus dilakukan adalah menumbuhkan rasa kepedulian dan memiliki terhadap Jakarta. “Selama ini banyak masyarakat yang merasa hanya numpang tinggal di Jakarta, kalau rasa memiliki itu sudah ada mereka dengan sendirinya membuang sampah pada tempatnya,” ujar Tresnowati.
Ia menyadari untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tidaklah mudah, terlebih lagi pada kalangan kelas atas. “Kalau masyarakat menengah bawah lebih mudah, ketika mereka diberikan pengetahuan tentang manfaat mendaur ulang sampah mereka pasti langsung antusias. Kalau kelas atas lebih sulit karena mereka tidak mengetahui history dari sampah,” ujar dia.
Namun, impian menumbuhkan kesadaran masyarakat bukanlah hal yang mustahil beberapa tahun yang lalu David Coorperider, juga memimpikan Chicago bersih dari sampah. Dan setelah kesabaran bertahun-tahun impian tersebut terwujud. “Butuh bantuan dari berbagai pihak, pemerintah, NGO dan media juga harus membantu,” ujarnya.
Peran keluarga juga tidak kalah pentingnya, orang tua seharusnya mengajarkan dan menyontohkan membuang sampah pada tempatnya. “Semua tingkah laku anak berasal dari keluarga, kalau dari kecil sudah ditanamkan pentingnya membuat sampah pada tempatnya,” papar dia.
Sementara itu, Sri Bebassari, anggota Masyarakat peduli sampah pada tempat yang sama menambahkan tempat sampah harus dalam keadaan bersih. “Cuci tempat sampah seperti mencuci piring, sediakan dua tempat sampah untuk sampah kering dan sampah basah. Pilih juga tempat sampah yang menarik” kata dia.
Di negara maju, lanjut dia, sampah telah dikelola dengan baik karena negara tersebut telah memilki UU tentang pengelolaan sampah dalam waktu yang lama. “UU pengelolaan sampah di Jepang telah mencapai umur 30 tahun, sekarang sudah banyak turunannya. Di Indonesia UU tersebut baru satu tahun dan belum tersosialisasi dengan baik,” papar dia.
Namun kita jangan berkecil hati, kata dia, karena dengan adanya UU no. 18 tahun 2008 tersebut, masalah pengelolaan sampah sedilit demi sedikit akan teratasi. “Sekarang Bantar Gebang bukan hanya tempat pembuangan sampah, tapi telah menjadi tempat pengelolaan sampah. Yang terpenting adalah, jadikan sampahku tanggung jawabku,” pungkasnya.
http://kesehatan.kompas.com/read/xml/2009/06/24/18543914/jangan.musuhi.sampah
By Republika Newsroom/Selasa,29 September 2009 pukul 14:59:00
JAKARTA–Akibat kurang tanggapnya Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam mengantisipasi penanggulangan sampah, diperkirakan warga Jakarta menderita sejumlah besar kerugian. Menurut pakar Teknologi Lingkungan Universitas Indonesia, Firdaus Ali, totalnya bisa mencapai Rp 800 juta per tahun. “Kerugian tersebut baru berdasarkan perhitungan terhadap dampak dari aspek kesehatan sanitasi saja,” kata dia saat ditemui selepas seminar tentang sampah di Jakarta, di Mayapada Tower, Jakarta Selatan, Selasa (29/9).
Diantara dampak dari lemahnya pengelolaan sampah antara lain adalah tercemarnya pasokan air minum, tertularnya warga dengan sejumlah penyakit, dan potensi kesempatan-kesempatan usaha yang hilang.
Dari tercemarnya air minum, menurut Firdaus banyak warga di Jakarta yang beralih mengkonsumsi air pabrikan. Demikian, dana yang mereka keluarkan jadi lebih banyak dari pada harus berlangganan air dari perusahaan pemerintah.
Selain itu, warga yang tertular penyakit akibat tak bersihnya lingkungan juga harus menanggung biaya pengobatan yang tak sedikit. Kedua dampak diatas, di tambahkan dengan hilangnya potensi kesempatan usaha yang juga bisa menyumbangkan pajak, membuat total kerugian yang harus diderita warga DKI mencapai Rp 800 miliar per tahun.
Selain itu, Firdaus memperkirakan bahwa sebenarnya lebih besar lagi kehilangan potensi keuntungan jika menghitung pengaruh sampah di Jakarta pada arus lalu lintas. Saat banjir tiap tahun, kata dia sampah yang menggenang berperan mengganggu arus lalu-lintas transportasi dan pertukaran barang dagangan.”Perkiraan sementara kami kerugiannya mencapai total Rp 4,2 miliar dari tak lancarnya arus lalu-lintas,” tambah Firdaus.
Lebih lanjut, Firdaus menambahkan bahwa kerugian ini seharusnya tak terjadi jika Pemda mengantisipasi masalah persampahan di Jakarta sedari dulu. Pemerintah seharusnya sudah memikirkan potensi kerugian ini saat mengalokasikan dana untuk pengolahan sampah. Kerugian pada warga itu pada akhirnya akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga.
“Jadi lebih baik mengeluarkan uang sekali untuk membuat pengelolaan yang optimal dari pada menderita kerugian terus menerus,” ujarnya.
Dicontohkan Firdaus, tentang Tempat Pembuangan Akhir Sampah, dan armada angkutan sampah. Untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah, menurut Firdaus yang saat ini di Bantargebang, Bekasi sudah tak akan lama lagi sanggup menampung sampah dari Jakarta.
Namun, kealpaan Pemda DKI dalam pengelolaan sampah yang tak kalah penting adalah lemahnya armada pengangkutan sampah. Dari pendataannya, Firdaus mengatakan bahwa dari sekitar 500-an armada angkutan sampah di Jakarta, tak sampai 50 persennya yang layak beroperasi. Akibatnya adalah hanya 80 persen sampah di Jakarta yang terangkut, dan sisanya menimbulkan kerugian yang disebutkan di atas.c82 Nb: Masih menunggu konfirmasi dari Eko Bahruna yang masih rapat. c82/kpo
http://www.republika.co.id/berita/78632/Jakarta_Rugi_Akibat_Sampah_Rp_800_M
Laporan: kompas.com
Rabu, 4 November 2009 | 20:15 WITA
TEMANGGUNG, KOMPAS.com – Pembuatan kompos dengan memanfaatkan sampah organik dapat mengurangi sekitar 58 persen sampah yang selalu menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA).
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, Hardyat Heru Santosa di Temanggung, Rabu (4/11), mengatakan berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, komposisi sampah di Indonesia sebanyak 58 persen merupakan sampah makanan. “Apabila sampah makanan atau organik itu diolah menjadi kompos, jumlah sampah akan berkurang sebanyak 58 persen,” katanya pada temu remaja se-Kabupaten Temanggung di Pendapa Pengayoman.
Menurut dia, masyarakat perlu mengubah paradigma, sampah yang biasa menjadi limbah bisa diubah menjadi sumberdaya. Jika biasanya sampah hanya dikumpulkan untuk diangkut kemudian dibuang, diubah dengan tindakan memilah-milah untuk dilakukan daur ulang. “Perlakuan demikian, membuang sampah yang semula perlu biaya, dengan mengubah cara pandang akan menjadi tambahan pendapatan,” katanya.
Selain mengurangi jumlah sampah, katanya, jika sampah organik atau sampah yang mudah diuraikan secara proses alami itu dibuat menjadi kompos dapat berguna sebagai pupuk.
Ia mengatakan, pemilahan sampah dibedakan antara sampah organik dan anorganik yang keduanya dapat dimanfaatkan. “Sampah anorganik dapat didaur ulang dan sampah organik bisa dibuat kompos,” katanya.
Menurut dia, pembuatan kompos untuk skala rumah tangga sangat mudah, dengan menyediakan wadah dan bahan yang akan dipakai membuat kompos. Wadah tersebut dapat berupa drum pot atau ember yang dilubangi bagian bawah dan wadah harus tertutup agar suhu tetap terjaga. “Proses pembuatan kompos, bahan organik yang sudah dicacah dimasukkan ke wadah ditambah pasir, tanah, kotoran hewan, dan kapur,” katanya.
Selain dengan ember, katanya, pembuatan kompos dapat dilakukan di halaman rumah dengan membuat lubang berkedalaman 30-50 cm dan lebar sesuai kebutuhan. Setelah sampah organik dicacah dan dicampur dengan tanah kemudian tinggal ditutup dengan tanah. “Setelah beberapa bulan, kompos bisa dimanfaatkan,” katanya.
Ia mengatakan, selain menjadi alternatif pengganti pupuk kimia dengan harga lebih murah, berkualitas, dan ramah lingkungan dengan mengelola sampah organik menjadi kompos akan mengurangi berbagai permasalahan, antara lain memperpanjang umur TPA, mengurangi banjir, mencegah timbulnya penyakit menular, penurunan sumber daya alam, pencemaran lingkungan, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. (*)
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/56032
JAKARTA - Yayasan Danamon Peduli, sebuah yayasan CSR dari Bank Danamon menginvestasikan Rp4,7 miliar selama dua tahun untuk mengolah sampah kompos pasar di 31 pasar seluruh Indonesia.
“Dana tersebut dibagi menjadi Rp2,6 miliar di 2008 dan sekira Rp2,1 miliar di 2009,” tegas Executive Director Yayasan Danamon Peduli Risa Bhinekawati dalam program CSR Bank Danamon di Pasar Cisarua Bogor, Selasa (6/10/2009).
http://economy.okezone.com/read/2009/10/06/320/262950/olah-sampah-kompos-danamon-investasi-rp4-7-m
Rabu, 18 November 2009 | 21:38 WITA
BALIKPAPAN – Desember mendatang, Patra Kompos Mandiri (PKM), unit usaha Koperasi Kilang Mandiri (KKM) akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman pengelolaan sampah organik yang ada di Balikpapan menjadi kompos.
Hal itu diungkapkan General Manajer Koperasi Kilang Mandiri Mas’ud Sujadi kepada Tribun usai beraudiensi dengan Walikota Imdaad Hamid di kantor walikota, Rabu (18/11). Menurut Mas’ud, pihaknya sudah mempersiapkan nota kesepahaman sejak tiga bulan lalu, sehingga saat ini tinggal penyempurnaan saja. “Kami baru saja berbicara dengan Walikota dan dinas terkait. Tidak sampai sebulan lagi MoU akan ditandatangani,” katanya.
Mas’ud memberikan apresiasi kepada dinas terkait, yakni Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP), Dinas Pasar, Badan Lingkungan Hidup (BLH), serta Bagian Perekonomian yang sudah berkomitmen mendukung rencana ini. “Pemkot siap memberi dukungan prasarana dan regulasi untuk pengolahan kompos. Mulai pengumpulan bahan baku, pengolahan di pabrik, pemasaran kompos, bahkan perbaikan infrastruktur, ” ungkap Mas’ud.
PKM telah melakukan berbagai persiapan, mulai personel hingga persiapan mesin pencacah, penyaring, hingga berbagai peralatan untuk pabrik pengolahan kompos tersebut. Bahkan, PKM telah melakukan studi ke beberapa kota di Jawa, seperti Surabaya, Jember, dan Sragen untuk mempelajari pembuatan kompos sampah organik. Tahap awal, bahan baku pembuatan kompos berasal dari empat pasar di Balikpapan, yaitu Pasar Pandansari, Pasar Baru, Pasar Klandasan, dan Pasar Sepinggan.
Kepala DKPP Kota Balikpapan Soufian menyatakan siap membantu pelaksanaan pengolahan kompos oleh PKM, mulai suplai bahan baku hingga penggunaan pupuk kompos yang sudah jadi untuk pertamanan. Menurut perhitungan Soufian, sampah organik dari pasar di Balikpapan dalam sehari berkisar 50-70 ton. Setidaknya 30 persennya dapat menjadi pupuk kompos. (m25)
http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/42056
Rabu, 22/07/2009
TASIKMALAYA: Pemerintah akan menyiapkan dana Rp3,4 triliun untuk membangun 10.000 unit rumah kompos per tahun untuk memproduksi pupuk organik (kompos) guna mengurangi subsidi pupuk.
“Masing-masing rumah kompos itu sudah memiliki 30 ekor sapi dan satu pendamping,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air (Dirjen PLA) Departemen Pertanian, Hilman Manan pada acara peresmian pengembangan rumah kompos kelompok tani Atikan, Desa Sukaresik, Kecamatan Sukaresik, Tasikmalaya, Jabar kemarin.
Hilman menjelaskan pembangunan rumah kompos secara bertahap di seluruh Indonesia, selain untuk mendorong produksi dan penggunaan pupuk organik (kompos), juga untuk mengalihkan dana subsidi pupuk tahun ini yang mencapai Rp17,12 triliun.
Namun, katanya, pengalihan alokasi dana subsidi pupuk itu akan diusulkan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan.
Rencananya, Mentan Anton Apriyantono akan mengusulkan ke Bappenas dan Departemen Keuangan agar sebagian anggaran subsidi pupuk 2010 sebesar Rp17,12 triliun dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan pupuk organik.
Dalam peresmian pengoperasian rumah kompos milik kelompok tani Atikan, Desa Sukaresik, Kecamatan Sukaresik, Hilman mengharapkan kelompok tani Atikan mampu memelihara rumah kompos yang dibangun dengan susah payah.
Menurut dia, pembangunan rumah kompos Atikan yang menelan dibiayai Rp50 juta dibiayai pemerintah. Namun, karena dalam pembangunannya membutuhkan dana Rp60 juta, kekurangannya ditutup dari dana partisipasi petani.
Tahun ini, lanjut Hilman, pemerintah telah merealisasikan pembangunan rumah kompos sebanyak 110 unit (65 unit berasal dari dana pemerintah daerah dan 45 unit berasal dari dana pemerintah pusat). Jumlah itu ditempatkan di 75 kabupaten/kota.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Kabupaten Tasikmalaya, Henry Nugroho mengakui penggunaan pupuk anorganik merusak tanah.
Oleh Erwin Tambunan
Bisnis Indonesia
http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/agribisnis/1id128944.html
Kampanye komposter di daerah wisata Sanur, Bali.
 Pemandangan laut lepas dari The Legian Nirwana, slah satu propertyPT Bakrie Land Development Tbk.
Topping Off dengan kampanye lingkunganku hijau.
 Jajaran komisaris dan direksi PT Bakrie Land Development Tbk. hadir pada acara pengenalan dan pelatihan pengolahan sampah kota menjadi kompos. Kehadiran sebagai pertanda komitmen yang kuat.
Anak kita harus melihat dan mencoba agar bisa melakukan dengan benar.
 Mulai dari baliho gerbang depan: pisahkan sampah menurut jenisnya.
Phoskko Hijau Surabaya berkunjung berbagai kota untuk mendorong inisiatif warga kota dalam mendorong inkubator usaha sampah mandiri. Sejak 2006 telah dimulai upaya tersebut dengan dukungan berbagai pihak, yaitu dari kelompok warga setingkat RT/RW, Pemerintah Daerah setempat, BUMN (melalui program CSR), dan pihak pengusaha/swasta.
Beberapa kota yang pernah menjadi target kegiatan Phoskko Hijau Surabaya adalah: Rembang (Jawa Tengah), Sidoarjo, Surabaya, Pacitan, Blitar, Bojonegoro, dan Kediri (Jawa Timur), Denpasar (Bali), dan Banjarmasin (Kalimatan Selatan).
Berbeda dengan kota lainnya, maka di Bojonegoro telah dibangun proyek pendukung guna menampung produksi kompos dalam jumlah besar. Proyek itu adalah “Pengembangan Sorghum Jawa Timur”, yang merupakan konsorsium usaha antara STA Karah-Surabaya dengan IM’c Group. Produksi panen pada awal Mei 2009 dari areal yang diberi kompos kota ternyata sangat baik.
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Jika ini terwujud, barangkali, masalah sampah di Bandar Lampung teratasi. PT Gikoko Kogyo Indonesia menawarkan pengelolaan sampah menjadi kompos untuk menghilangkan gas berbahaya seperti metana dan karbondioksida, tanpa Pemerintah Kota mengeluarkan dana serupiah pun.
“Pemerintah Kota cukup memberikan izin usaha pengelolaan sampah dan melakukan MoU dengan badan usaha yang melakukan pengelolaan sampah tersebut,” kata Prof. Dr. Petrus Panaka, M.Si., dari PT Gikoko Kogyo Indonesia dalam ekspose kepada sejumlah pejabat Pemkot, di ruang rapat Bappeda Bandar Lampung, Selasa (14-8).
Ia menjelaskan masalah sampah di Indonesia sangat banyak dan kompleks. Penanganan sampah dibutuhkan lahan luas dan khusus. Umumnya tempat pembuangan akhir sampah (TPA) open dumping dan belum memiliki analisis dampak lingkungan (amdal).
Akibatnya, TPA yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan bau busuk menyengat serta merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat sekelilingnya. Seringnya terjadi kebakaran dan sumber tempat penyakit menular dan tempat bersarangnya vektor penyebab penyakit.
“Belum lagi air lindi (air sampah) yang dapat merembes ke aliran sungai. Ini membutuhkan biaya cukup besar dalam penanganannya,” kata Petrus.
Menurut dia, meskipun tengah dibahas rancangan UU tentang pengelolaan sampah, RUU tersebut tidak menjelaskan tentang keharusan pemusnahan metana dan CO2 dalam pengelolaan sampah. Selain itu, RUU tersebut tidak melarang anak-anak bermain di TPA dan tidak ada larangan hewan peliharaan (ternak) digembalakan di kawasan TPA, yang banyak mengandung logam berat berbahaya.
Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dengan mekanisme pembangunan bersih yang biasa disebut skema CDM, yaitu pengelolaan sampah menjadi kompos. Dengan skema SDM, pengelolaan sampah menjadi kompos dapat mencegah terjadinya gas CH4 (methane aviodance).
“Pengelolaan sampah menjadi kompos, selain akan menghemat biaya juga mengurangi risiko air lindi dan gas metana di TPA. Pembuatan kompos akan mengubah proses pembusukan bahan organik menjadi limbah berharga dan dapat mengurangi volume sampah di TPA,” kata dia.
Dalam ekspose yang juga dipimpin Kepala Bappeda Bandar Lampung Tjandra Tjaya dan dihadiri Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan (DKK) Syaiful Anwar, Kabag Hukum, Kepala BPKD, dan Bapedalda itu, Petrus juga menjelaskan Pemkot tidak akan memberikan kontribusi dana dalam proyek tersebut.
“Justru, Pemkot akan mendapatkan dana tambahan untuk reinvestasi di TPA dan memperoleh hasil dari penjualan pengelolaan sampah berupa kompos,” kata Petrus.
Untuk itu, kata Petrus, PT Gikoko akan mencoba menawarkan kerja sama dengan Pemkot Bandar Lampung yang hanya mempunyai kewajiban menerbitkan perizinan dan MoU. Kerja sama ini sudah dilakukan dengan Pemkot Pontianak dan sudah MoU pada bulan Juli 2007 lalu.
Terkait dengan kerja sama pengelolaan sampah ini, Kepala Bappeda Bandar Lampung Tjandra Tjaya mengatakan masih mempelajari masalah ini dulu. “Kalau memang akan menyelesaikan masalah sampah di Bandar Lampung, kenapa tidak kita coba untuk menindaklanjutinya,” kata dia.
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2007081500562118
|
|
